Penyerahan DIPA dan TKD Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025

 

Foto bersama saat kegiatan penyerahan DIPA APBN dan TKD Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025 di Kantor KPPN Kapuas Hulu di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Senin (23/12/2024)/ Yohanes Santoso

Kapuas Hulu, khatulistiwamedia.com - Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 yang diadakan oleh KPPN Kapuas Hulu di Putussibau, Senin (23/12/2024). Beberapa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari instansi vertikal dan daerah Kapuas Hulu hadir dalam kesempatan itu.

Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus mengatakan kegiatan penyerahan DIPA APBN dan TKD TA 2025 hari ini merupakan tindaklanjut dari Penyerahan DIPA dan TKD yang dilakukan oleh Presiden kepada Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi pada tanggal 10 Desember 2024, dan penyerahan oleh Gubernur  Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 17 Desember 2024 di Balai Petitih Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

“Penyerahan DIPA ini adalah juga sebagai momentum dimulainya pelaksanaan program pembangunan untuk tahun 2025,” ujar Fransiskus.

Peran Alokasi APBN dan TKD Tahun Anggaran 2025 sangat diperlukan dalam mendukung agenda pembangunan di daerah. Dari total APBN yang masuk melalui KPPN Putussibau untuk Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar Rp 2.032,36 miliar rupiah yang terdiri atas Rp 271,51 miliar alokasi DIPA Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Kabupaten Kapuas Hulu dan Rp 1.760,84 miliar merupakan alokasi Transfer ke Daerah,

“Dana dari APBN dan APBD diharapkan mampu mendukung pencapaian target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 5,2 persen,” ujar Bupati Fransiskus.

Disisi lain melalui alokasi anggaran tersebut juga diharapkan tingkat kemiskinan terus turun dan tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun. Hal yang tidak kalah pentingnya yakni melalui alokasi anggaran tersebut diharapkan juga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan.

Manusia (IPM) menghilangkan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen, menurunkan prevalensi stunting serta mengendalikan inflasi pada kisaran angka 1,5-3,5 persen. Kondisi ini dapat tercapai apabila semua pihak dalam penggunaan alokasi anggaran tersebut dialokasikan secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan intervensi program.

“Saya sebagai Bupati selaku Kepala Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu meminta kepada seluruh aparatur Pemerintah anggaran yang ada dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah kepada pembangunan, serta mensejahterakan rakyat,” tegas Fransiskus.

Kepada para KPA Satuan Kerja Instansi Vertikal dan Pimpinan SKPD, Bupati berpesan agar melakukan penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan, menghilangkan mark-up, maupun perbuatan menyimpang lainnya.

 

Kemudian mensinergikan program pembangunan di daerah dengan program unggulan tahun 2025 yang meliputi program makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi, dan terciptanya lumbung pangan nasional, daerah, dan desa di daerahnya masing-masing; Meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (local taxing power), namun dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.

 

“Kemudian melakukan pemantauan efektivitas kegiatan dan anggaran secara berkala (bulanan atau triwulanan) untuk meyakini semua program selesai,” tuntas Bupati.

Penulis : Yohanes Santoso