Kapuas Hulu Tujuh Kali Raih Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kalbar

 Foto: Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kapuas Hulu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kapuas Hulu tahun 2023 saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Selasa (16/7/2024)/ Yohanes Santoso 

Kapuas Hulu, khatulistiwamedia.com-

Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menyampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kapuas Hulu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kapuas Hulu tahun 2023 saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Selasa (16/7/2024). Dalam kegiatan itu, Bupati Sis mengabarkan bahwa Kapuas Hulu berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat.

"Puji syukur untuk yang ketujuh kalinya, kinerja Keuangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mendapat opini WTP, hal ini berkat kerja sama kita semua. Saya mengapresiasi pimpinan dan Anggota DPRD beserta seluruh kepala perangkat daerah atas keberhasilan kita dalam mempertahankan opini tersebut," ujarnya.

Sebagai ringkasan dari hasil perhitungan realisasi APBD pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2023 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, bahwa di dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari 3 komponen pokok yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 

Bupati Sis memaparkan total pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.740.301.847.350,33, realisasinya Rp 1.723.722.235.976,12. "Atau 99,5 persen telah realisasi," ungkapnya.

Total belanja daerah dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1.766.688.951.566,00, realisasinya sebesar Rp 1.711.410.699.681,15. "Realisasi belanja kita, 96,87 persen," tuturnya.

Kemudian total pembiayaan daerah dari 

anggaran setelah perubahan sebesar 

Rp 15.675.622.215,56. Realisasinya sebesar rp13.675.622.215,56. "Realisasi pembiayaan kita sebesar 87,24 persen," ujarnya.

Bupati Kapuas Hulu mengajak jajaran Pemda dan DPRD Kapuas Hulu untuk terus meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. "Agar opini WTP dapat terus kita pegang," tuntasnya.

Rapat paripurna Raperda Pertanggungjawaban APBD Kapuas Hulu tahun 2023 ini dibuka oleh Ketua DPRD Kapuas Hulu, Kuswandi. Terlibat dalam rapat tersebut para Anggota DPRD Kapuas Hulu, para Kepala OPD Kapuas Hulu, jajaran BUMN dan BUMD setempat.

Penulis: Yohanes Santoso