Rakor APIP, KPK Tekankan APIP Kapuas Hulu Perketat Pengawasan Internal

Foto: Sekretaris Daerah Kapuas Hulu, H. Mohd Zaini, mengikuti Rapat Koordinasi penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah Secara Nasional, di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Rabu (13/09/2023)/ Rovi Andila

Kapuas Hulu, khatulistiwamedia.com-

Sekretaris Daerah Kapuas Hulu, H. Mohd Zaini, mengikuti Rapat Koordinasi penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah Secara Nasional, di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Rabu (13/09/2023). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara zoom meeting. 

Pada kesempatan tersebut Sekda Kapuas Hulu Mohd Zaini menyampaikan, kegiatan tersebut untuk penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan pengawasan terkait dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. “Maka tadi di dalam kegiatan itu, KPK memberikan penekanan kepada APIP untuk mengawasi kebijakan pemerintah daerah, dalam hal dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai ke tataran pengawasan, jadi Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling yang dilakukan,” jelasnya.  

Sekda berharap, ada peningkatan dari sisi kuantitas SDM APIP dan juga kualitas dari pada APIP itu sendiri, melalui berbagai pendidikan dan pelatihan. Namun kabupaten Kapuas Hulu keterbatasan SDM dan ini salah satu kesulitan untuk memaksimalkan pengawasan. Walaupun secara kualitas sekarang sudah mulai diupayakan, tapi dari segi kuantitas yang memang tidak sebanding, antara kebutuhan SDM dengan yang harus melakukan pengawasan. “Mudah-mudahan kedepan ada perbaikan dari Kemendagri, seperti yang disampaikan oleh Mendagri tadi, termasuk juga dari  KPK tadi, terkait dengan stan bisa masuk sampai daerah - daerah,” ujarnya. 

Sementara itu Kepala Inspektorat Kapuas Hulu Bung Tomo menyampaikan, APIP di kabupaten Kapuas Hulu masih banyak kekurangan, baik itu Auditor, P2UPD. Kapuas Hulu sendiri mempunyai 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kemudian ada 23 puskesmas, 278 desa, 4 kelurahan serta ada beberapa BUMD dan rumah sakit yang harus dilayani APIP. “Walaupun terbatas SDM yang ada di inspektorat Kapuas Hulu, kami tetap bertekat melaksanakan pengawasan dengan sebaik mungkin,” tegasnya.  

Tambah Tomo, dalam rakor turut dibahas tentang peluang - peluang, bagaimana teknik atau metodenya nanti dalam usaha pemenuhan kualitas maupun kuantitas dari SDM APIP yang ada di Kapuas Hulu. “Ini akan menjadi PR kita ke depan dan mudah - mudahan ini bisa segera terealisasi kan,” pungkasnya.

Penulis : Rovi Andila