Perubahan APBD 2023, Bupati Sis Tegaskan Salah Satu Atensi Adalah Dana Pemilu

Foto: Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan saat diwawancarai usai rapat paripurna Raperda Perubahan APBD Kapuas Hulu tahun 2023, Putussibau Utara, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Senin (25/9/2023)/Istimewa

Kapuas Hulu, khatulistiwamedia.com-

Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Kapuas Hulu kembali membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023. Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu di Gedung DPRD Kapuas Hulu, Senin (25/9/2023).

Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, mengatakan bahwa atensi dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia adalah tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Arahannya adalah 40 persen yang difasilitasi pemerintah daerah namun dari kemampuan anggaran yang ada Pemda Kapuas Hulu hanya mampu 10 persen saja. "Ini yang merupakan atensi utama dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kapuas Hulu tahun 2023," ujar Bupati.

Disamping anggaran Pemilu, Bupati Sis juga menyampaikan terkait oprasional penyebrangan Kapal Batu Poedja. Kapal penyeberangan tersebut belum beroperasi karena masalah pembangunan dermaga. "Masalah tanah ini masih terus dikomunikasikan lewat Kabag Ekon ke pihak Perumda Uncak Kapuas," tuturnya.

Kemudian terkait ruas jalan dalam kota yang beberapa dalam kondisi rusak ringan hingga berat, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kapuas Hulu sudah melakukan perencanaan, namun belum ada dana untuk mengerjakannya. "Semua perbaikan diupayakan lewat UPT PJJ ID," paparnya.

Kemudian terkait jalan Nanga Boyan - Nanga Taman, DPUPR juga sudah lakukan perencanaan peningkatan dan diusul ke Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. "Ruas jalan ini masuk juga program kerja 2024 dari DAK atau DAU," papar Bupati.

Bupati juga menyampaikan bahwa penyertaan modal pada bank Kalbar ditunda, kebijakan ini terpaksa diambil karena Pemda Kapuas Hulu defisit anggaran. Bahkan pendapatan daerah juga belum stabil pasca pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid 19 lalu.

"Penerimaan pajak belum normal, khususnya mineral bukan logam bebatuan dan juga walet," ucap Bupati.

Terkait paket pekerjaan yang belum terealisasi, kata Bupati, hal tersebut karena proses perencanaan, pengadaan pelaksanaan dan pengawasan, semuanya di tahun 2023. "Sehingga pelaksanaan semua jatuh di triwulan ke empat," terang Bupati. 

Selanjutnya pembahasan Raperda Perubahan APBD Kapuas Hulu tahun 2023 akan dilanjutkan dengan agenda konsultasi, pemandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kapuas Hulu, tanggapan Bupati hingga penandatanganan persetujuan bersama Eksekutif dan Legislatif Kapuas Hulu.

Penulis: Yohanes Santoso