Bupati Sis Bahas Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim dengan Kemenko PMK

Foto: Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kapuas Hulu mengikuti pertemuan virtual dengan Kemenko PMK Republik Indonesia, dari gedung DPRD Kapuas Hulu, Selasa (14/2/2023)/ Yohanes Santoso

Kapuas Hulu, khatulistiwamedia.com-

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik (Kemenko PMK) Indonesia menggelar pertemuan virtual dengan Gubernur dan Bupati se Kalimantan Barat, Selasa (14/2/2023). Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan bersama para Kepala Perangkat Daerah ikut pertemuan tersebut. Bupati Kapuas Hulu juga memaparkan data terkait stunting dan kemiskinan ekstrim di Kapuas Hulu berikut upaya penanggulangan yang telah dilakukan Pemda Kapuas Hulu.

Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan mengatakan bahwa saat ini ada 102.000an jiwa yang tersebar di 9 kecamatan Kapuas Hulu masuk dalam kategori miskin ekstrim. Miskin ekstrim tersebut terjadi pada daerah yang kurang aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Kabupaten Kapuas Hulu sendiri wilayahnya sangat luas, dan itu menyebabkan sulit untuk dilakukan monitoring. "Miskin ekstrim ini ditemukan pada lokasi yang infrastruktur dasarnya belum memadai seperti di pedesaan," ucapnya.

Sebagai upaya penanggulangan Pemkab Kapuas Hulu telah melakukan validasi data kemudian menetapkan dan menempatkan tenaga sosial di kecamatan-kecamatan. Selanjutnya ada juga pemberian bantuan kepada masyarakat miskin berupa bpjs yang pembiayaannya dari Pemda Kapuas Hulu. "Bahkan untuk mendapatkan data yang akurat kami memberi sanksi pada desa tidak validasi terpadu kesejahteraan sosial," ujarnya. 

Terkait stunting, kata Bupati Kapuas Hulu ada perbedaan data antara data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Penilaian Status Gizi (PSG) yang dilakukan Pemda Kapuas Hulu. Berdasarkan data SSGI, pada tahun 2021 stunting ada pada 28,9 dan tahun 2022 naik jadi 37,9. Namun pada data PSG yang dilakukan tenaga ahli pada tahun 2021, stunting ada pada 31,2 persen namun pada tahun 2022 ada pada angka 30,3 persen. "Untuk pendataan BSE kami lakukan pada 90 persen sampel balita. Data kami ini lengkap by name dan address maka bedanya signifikan dengan SSGI," ujar Bupati Sis.

Stunting di Kapuas Hulu dilatarbelakangi beberapa masalah, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan rumah untuk pakan dan gizi,. Kemudian ada faktor belum laiknya sanitasi atau belum ODF. Faktor lain stunting adalah keterbatasan guru paud untuk sosialisasi kesehatan gizi, lalu kurangnya informasi terkait stunting di desa-desa. Selain itu tidak semua posyandu di Kapuas Hulu bisa melihat dan mendeteksi terkait gizi anak. Kemudian belum semua masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. "Dana desa untuk penanganan stunting juga belum memadai. Ada juga faktor kurangnya pendampingan pada keluarga berisiko stunting," kata Bupati Sis.

Untuk menanggulangi permasalahan stunting Pemkab Kapuas Hulu sudah melakukan beberapa hal. "Kami sudah upayakan survey status gizi balita, ada alat pemantau tumbuh kembang anak yang digunakan petugas. Pemda Kapuas Hulu juga sudah memaksimalkan pusat rehabilitasi gizi buruk serta mengadakan program madu bulin," ujar Bupati.

Bupati Sis juga berharap agar Kemenko PMK dapat membantu Pemda Kapuas Hulu khususnya dalam penanganan kemiskinan ekstrim dan penurunan angka stunting. Dengan intervensi program-program yang tepat dari Kemenko PMK, Bupati Sis optimis permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrim di Kapuas Hulu akan berkurang. "Sebab itu kami sangat membutuhkan bantuan dari Kemenko PMK,' tuntasnya. 

Penulis : Yohanes Santoso