Jakarta, khatulistiwamedia.com-
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama kabupaten/kota lainnya se-Indonesia terpilih untuk menerapkan aplikasi layanan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) Kemendagri. Nantinya perangkat kerja pemerintah akan memakai aplikasi tersebut.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan melakukan penandatangan komitmen tentang penerapan Aplikasi Puja Indah bersama Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, belokasi di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Senin (7/11/2022).
Tujuan kegiatan Penandatanganan pernyataan komitmen adalah untuk meningkatkan komitmen kedua belah pihak dalam hal ini Kemendagri dan Pemerintah Daerah dalam penerapan aplikasi Puja Indah.
Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah) merupakan aplikasi layanan pemerintahan berbagi pakai, berbasis data input yang dikembangkan oleh Kemendagri untuk mempercepat layanan pemerintahan melalui layanan elektronik dalam satu platform layanan.
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menyambut baik dan mendukung program yang dilaksanakan Kemendagri tersebut dalam upaya mendorong peningkatan pelayanan publik menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu akan memanfaatkan sebaik-baiknya semua aplikasi tersebut. "Semoga aplikasi ini bermanfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu," singkat Bupati Kapuas Hulu.
Sebagai informasi tambahan, ada 13 Layanan Pemerintah yang tersedia saat ini yaitu, Layanan Trantibumlinma, Pariwisata, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan, Aspirasi, Ketenagakerjaan, Komoditas, Perizinan dan Peternakan. Peserta Penandatanganan dilakukan bersama Bupati dan Wali Kota dari 39 (Tiga) Pemerintah Daerah yang telah mengirimkan surat minat pemanfaatan Aplikasi Puja Indah Layanan Pemerintahan dan daerah pilot project. Sebanyak 18 (Delapan Belas) daerah hadir secara langsung dan sisanya sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) daerah penandatanganan dilaksanakan secara parsial, yaitu dokumen yang sudah ditandatangani oleh Bupati/ Wali Kota dikirimkan ke BSKDN untuk ditandatangani oleh Kepala BSKDN.
Tujuh belas daerah yang hadir pada tanggal 7 November 2022 adalah Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Landak, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Bireun, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Belu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Kupang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten OKU dan Kabupaten Solok.
Penulis : Yohanes Santoso
No comments:
Post a Comment