Foto: Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan memberi arahan dalam rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kapuas Hulu di ruang rapat Sekretariat Daerah Kapuas Hulu, Putussibau, Senin (24/10/2022)/ Yohanes Santoso
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan memimpin rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kapuas Hulu di ruang rapat Sekretariat Daerah Kapuas Hulu, Putussibau, Senin (24/10/2022). Dalam pleno tersebut ada tiga program prioritas yang akan dijalankan TPAKD Kapuas Hulu, pertama program QRIS untuk pembayaran pajak daerah, kedua program satu rekening satu pelajar, ketiga kredit melawan rentenir.
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan mengatakan TPAKD dibentuk untuk percepatan akses keuangan daerah. Program kerja TPAKD juga telah ditetapkan. "Adapun program kerja kita adalah sebagai berikut, optimalisasi QRIS untuk PAD, satu rek satu pelajar dan layanan kredit melawan rentenir. Hari ini kita tetapkan langkah-langkah untuk program kerja ini," ujarnya.
Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kapuas Hulu, Agus Stormandi mengatakan QRIS adalah aplikasi pembayaran digital yang dirilis oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019. Ini sangat membantu wajib pajak dalam membayar pajaknya. Transaksi lewat aplikasi ini juga bebas biaya.
Kalau di Kapuas Hulu, kata Agus, Bank Kalbar dengan Pemda lewat Bapenda sudah bekerjasama untuk penerapan QRIS. Pada 19 September 2022 lalu sudah dilakukan launching metode pembayaran QRIS. "Kita ada tiga jenis pajak yang bisa dibayar pakai QRIS yaitu PBB P2 (Pajak atas Bumi dan atau Bangunan yang dikelola atau dimiliki pribadi atau badan), BPHTB (pungutan atas hak perolehan tanah dan atau bangunan), terakhir pajak restoran," ujarnya.
Kedepannya Bapeda Kapuas Hulu akan sosialisasikan ini ke PNS dan pihak lain. Ini harus dilakukan agar diketahui masyarakat luas. "Percuma kalau ada aplikasi tapi wajib pajak tidak tahu, jadi kita harus sosialisasikan," ucap Agus.
Kadis Dikbud Kapuas Hulu, Petrus Kusnadi menjelaskan untuk program Sikejar (satu rekening satu pelajar) pihaknya sudah memeriksa data pokok pendidikan. Ada 18 ribu lebih pelajar SMP dan 29 ribuan lebih pelajar SD. "Untuk keseluruhan pelajar jadi tanggungjawab kita ada 41 ribuan orang, hampir 42 ribu," tuturnya.
Saat ini, kata Kusnadi, pelajar sekolah sudah punya kartu Program Indonesia Pintar (PIP). Namun kartu itu untuk penyaluran bantuan Indonesia Pintar. "Untuk program Sikejar harus buat buku bank baru dan tahun 2023 nanti kami akan mempersiapkannya. Untuk program ini kita punya 508 satuan pendidikan," tutur Kusnadi.
Mulai di Oktober 2022 ini, kata Kusnadi, pihaknya akan bergerak untuk program si Kejar. Program ini perlu didukung dengan sosialisasi budaya menabung. "Sikejar ini perlu dilakukan agar mendukung pendidikan anak. Dari satuan pendidikan mungkin bisa gunakan BOS untuk mendorong untuk realisasi satu rekening satu pelajar," ungkapnya.
Kusnadi menjelaskan bahwa program sikejar tentu akan hadapi banyak kendala.
Tantangan utama adalah banyak sekolah yang jauh di pedalaman. "Ini butuh dukungan dana juga agar program bisa berjalan baik," tuntas Kusnadi.
Rapat pleno TPAKD Kapuas Hulu turut dihadiri Sekda Kapuas Hulu, H. Mohd Zaini, beberapa kepala OPD terkait, Bank Indonesia perwakilan Kalbar, Kakan Kemenag Kapuas Hulu, BPS Kapuas Hulu, Perwakilan Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Kalbar Putussibau.
Penulis: Yohanes Santoso
No comments:
Post a Comment