Kapuas Hulu- Musyawarah Daerah (Musda) V PPNI Kapuas Hulu dilaksanakan di gedung MABM, Putussibau Selatan, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu (29/1/2022). Kegiatan tersebut dibuka Bung Tomo, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kapuas Hulu. Turut hadir dalam kegiatan itu jajaran Forkopimda Kapuas Hulu, Anggota DPRD Kapuas Hulu, Piramli dan jajaran OPD Kapuas Hulu.
Sembari membuka kegiatan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Kapuas Hulu, Bung Tomo menuturkan kegiatan musda ini sangat penting. Ini adalah proses perjalanan organisasi, agar tujuan organisasi itu tercapai. "Perawat punya posisi strategis dalam penanganan perawatan. Kami juga turut berduka atas gugurnya perawat dalam memerangi Covid-19," ujarnya.
Saat ini, kata Tomo, dibutuhkan perawat yang berbasis kompetensi teknologi di masa depan. Agar pelayanan kesehatan yang diperoleh masyarakat semakin baik. "Kami berharap perawat dalam berperan aktif dalam kegiatan vaksinasi dan lainnya," tuturnya.
Ketua DPD PPNI Kapuas Hulu, Joni Cahyadi menuturkan, perawat di Kapuas Hulu dan Indonesia pada umumnya selalu berusaha agar program pemerintah bisa terlaksana. Ini tolak ukur kembali seberapa penting peran perawat. "Sebagai garda terdepan kami berusaha menjaga amanah itu seperti yang dikedepankan pada 2020-2021," tegasnya.
Ada 1028 perawat di Kapuas Hulu. Dari total itu, 324 orang yang berstatus ASN; 291 orang masih magang. Kemudian 105 orang berstatus tenaga kerja suka rela. Lalu ada 13 perawat yang masuk di prog Nusantara Sehat. "Selain itu ada 315 kawan kami belum terserap di pekerjaan tenaga kesehatan," tegas Joni.
Hal terpenting diperlukan perawat adalah perlindungan hukum. Banyak kasus di 2021 terungkap terkait penganiayaan perawat di faskes. "Perlindungan hukum ini penting agar kami nyaman bekerja, bersama rakyat, menuju masyarakat sehat dan Kapuas Hulu HEBAT," tuturnya.
Perawat ada insentif, tapi tidak seluruhnya dapat, hanya mereka yang punya SK. Dalam pelayanan kesehatan di lapangan, masih ada yang barter barang. "Ini mungkin perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan, agar perawat melayani namun diperhatikan dari sisi kesejahteraan," ujar Joni.
Berikutnya ada isu penghapusan kontrak 2023. PPNI Kapuas Hulu berusaha mendorong agar perawat bisa diperhatikan DPRD, Dinkes dan Pemkab Kapuas Hulu. "Mohon diperhatikan untuk diajukan formasi di ASN dan PPPK," ujarnya.
Ketua DPW PPNI Kalbar, Haryanto menuturkan PPNI adalah salah satu organisasi besar di Kalbar. Sudah ada 14 DPD PPNI di Kapuas Hulu. "Totalnya ada 7000an anggota," ungkapnya.
Dua tahun ini perawat terdepan dalam pelayanan, bahkan lumayan banyak korban kemanusiaan dalam memerangi Covid-19. Data World Health Organization (WHO) menyampaikan ada 30 ribu perawat diperlukan, karena banyak yang jadi korban kemanusiaan penanganan Covid-19. "Awal-awal penangan covid di provinsi Kalbar shift penugasan perawat padat. Semoga bisa diantisipasi kedepan, harus ada solusi," tuturnya.
Dinamika dan permasalahan terkait profesi perawat tidak lepas. Terkait SDM banyak perawat yang jadi guru besar. Selain itu, perlu dipikirkan banyak perawat yang lulus setiap tahunnya. "Terkait kompetensi, selalu diadakan uji kompetensi pada perserta yang belum lolos," timpalnya.
PPNI pusat punya programkan 1 desa 1 perawat. Ini bisa mewujudkan kesehatan yang lebih baik di masyarakat. "Kalau melihat dana desa, ini bisa untuk mewujudkannya," tuntas Haryanto.
Musda V PPNI Kapuas Hulu dihadiri perawat se Kapuas Hulu. Kegiatan berlangsung dengan tertib, serta menerapkan protokol kesehatan.
Penulis : Yohanes Santoso
Mantabbb
ReplyDelete