PPKM Harus Dievaluasi, Bantuan UMKM Rp 1,2 Juta Mesti Tepat Sasaran

Foto: Fabianus Kasim, Anggota Komisi C DPRD Kapuas Hulu/Yohanes Santoso

Kapuas Hulu - Anggota Komisi C DPRD Kapuas Hulu, (Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat), Kasim mengatakan PPKM memang membuat pelaku usaha sulit. PPKM perlu dievaluasi sejauh mana efektif menanggulangi Covid-19. "PPKM ini membuat pelaku usaha stress," ujarnya, saat ditemui awak media di gedung DPRD Kapuas Hulu, Rabu (21/7/2021).

Ia juga menegaskan PPKM yang berlaku membuat pengusaha mikro kesulitan bahkan ada yang terdampak pada karyawan. Ada karyawan yang terpaksa dirumahkan. "Belum lagi mereka yang ada cicilan ke bank, bayar sewa ruko dan lain-lain," tegasnya.

Adanya bantuan dari pemerintah pusat kepada pengusaha UMKM sebesar Rp 1,2 Juta dan itu harus dipersiapkan oleh Pemda Kapuas Hulu. Pendataan tentu sudah dipersiapkan oleh Dinas Perdagangan. "Itu harus dilakukan, jangan hanya razia saja," ujar Kasim.

Meskinya data terkait UMKM tersebut sudah siap di dinas terkait. Berapa banyak warkop, cafe dan lain sebagainya yang UMKM. "Pelaku usaha itukan bayar retribusi selama ini, tidak mungkin mereka tidak ada datanya," tegas Kasim.

Terkait kebijakan Pemerintah Pusat membantu untuk pelaku UMKM, kata Wabup, kuncinya adalah data. Tentunya program tersebut sudah ada datanya, untuk Kapuas Hulu sendiri nanti akan dipastikan OPD yang mana menentukan data tersebut. "Nanti saya akan cek OPD mana yang terkait hal itu, apakan dia ke Dinas Sosial, Dinas Perdagangan atau Perindustrian. Kita akan cek," ujarnya.

Penyaluran bantuan untuk pelaku usaha tersebut membutuhkan data yang akurat. Agar program dapat berjalan baik dan tepat sasaran. "Saya tidak ingin bantuan tersebut tidak tepat sasarannya," tuntas Wabup.

Kebijakan bantuan Rp 1,2 jt bagi pelaku UMKM yang terdampak PPKM oleh Pemerintah Pusat menuai pendapat dari pelaku UMKM di Putussibau. Yoshian salah seorang pengusaha Warkop di Putussibau mengatakan kalau mau memaksakan kehendak dan ego masing-masing tentu banyak pihak yang akan menuntut tanggungan lebih dari Rp 1,2 jt per pelaku usaha, dan yang pasti akan lebih besar lagi dana yang akan disiapkan oleh Pemerintah. "Bahkan lebih dari Rp 1,2 Triliun," ucapnya. 

Dengan dana tanggungan sebesar itu ditakutkan malah akan menjadi blunder bagi pelaku usaha itu sendiri. Karena dari mana pemerintah menyiapkan anggaran yang sebesar itu, salah satu sumber pendapatan pemerintah ya pajak. "Kalo tuntutan besar otomatis imbas ke pajak UMKM juga pasti akan naik, jadi sama aja tuntutan dan imbas ke pelaku UMKM itu sendiri," tuntasnya. 

Penulis : Yohanes Santoso