Kapuas Hulu - Polres Kapuas Hulu menggelar rapat koordinasi percepatan vaksinasi, pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) dan pengamanan kegiatan keagamaan Paskah 2021 dan Ramadhan 1442 H, di aula Bank Kalbar Putussibau, Kamis (1/4/2021). Kegiatan dihadiri jajaran Forkopinda Kapuas Hulu, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan perusahaan kelapa sawit.
Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Wedy Mahadi, mengatakan bahwa vaksinasi adalah perintah dari Presiden ke Kapolri. Sebab itu pihaknya juga diperintahkan untuk mengajak masyarakat mensukseskan vaksinasi. "Koordinasi vaksinasi dan sinergitas itu membuat kita lebih baik dalam penanganan Covid-19," ujarnya.
Covid-19 saat ini masih mengintai masyarakat. Konon ada jenis baru yang lebih aktif. "Ini harus pencegahan, jangan sampai masuk 70 persen. Ini akan membuat upaya Pemerintah dan penggunaan anggaran jadi sia-sia," ungkapnya.
Akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan dana Covid-19 adalah wajib. Dari Polri sendiri telah bergerak tidak terkoneksi dana itu. "Selama ini kami lakukan sendiri sebagai pengabdian Polri," ujarnya.
Kapolres mengharapkan ada koordinasi jadwal kegiatan keagamaan. Ini untuk pengamanan perayaan hari paskah. Ini kita lakukan peningkatan eskalasi. "Saya menghimbau semua masyarakat jadilah Polisi bagi diri kita sendiri, jangan semua berharap keamanan hanya kepada Polisi. Lokasi vital Pemerintah harus dimantapkan keamanannya," tegasnya.
Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung pemeliharaan Kamtibmas yang diupayakan Polres Kapuas Hulu. Ia berharap protokol kesehatan tetap jadi perhatian bersama. "Saya ucapkan selamat paskah. Pada kondisi covid-19 prokes harus kita pelihara. Demikian juga terkait bulan Ramdhan saya berharap bisa dikoordinasikan dengan saya," tuturnya.
Terkait vaksin, Wabup menegaskan agar implementasi di lapangan bisa terwujud secepatnya. Kemudian perusahaan harus juga diawasi dan ambil sampel uji usap secara aktif. "Termasuk di areal publik, kalau bisa kita aktifkan uji usap didapat kita bisa cegah. Kemudian mobil PCR rusak harus cepat diperbaiki. Apapun kendala cepat lapor, utamanya kepada pimpinan Bupati dan Wabup," pesan Wahyudi Hidayat.Wabup menegaskan Covid-19 membuat anggaran terpotong. Namun ada pola baru terkait penganggaran, jika berhasil bertahan di zona hijau maka daerah dapat perubahan anggaran.
"Kepada pihak perusahaan, kami minta kerjasamanya. Perusahaan perlu lebih menghargai Pemerintah, lapor karyawan yang keluar masuk dan lakukan uji usap," tuntasnya.
Penulis : Yohanes Santo
No comments:
Post a Comment